“Ilmu yang memberikan kontribusi  langsung dan tidak langsung terhadaprealisasi kesejahteraan manusia, tetap berkonsentrasi pada aspek alokasi dan distribusi sumber-sumber daya dengan  tujuan utama untuk merealisasikan Maqoshidusy syar’iah.  Ilmu ekonomi Islam pada prinsipnya sama dengan ekonomi konvensional, namun yang mendasar perbedaannya terletak pada pertimbangan sosial kemanusiaan sesuai komitmen syariah Islam. Sementara pada ekonomi konvensional hanya bermuara pada upaya pemenuhan kebutuhan material seperti halnya dengan ekonomi kapitalis”.[1]

Namun, dewasa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan.  Kecenderungan ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: Pertama, petunjuk Allah dalam al-Qur’an dan sunnah yang paling menonjol, sebagaimana yang dilihat oleh bahkan menjadi perhatian utama para ulama’ dan cendekiawan muslim, yang juga termasuk doktrin transaksi non ribawi. (larangan praktek riba). Kedua: peristiwa krisis minyak pada tahun 1974 dan 1979, yang menimbulkan kekuatan financial berupa petro dollar pada Negara-negara dikawasan Timur Tengah  dan Afrika Utara, termasuk juga Indonesia, Malaysia, dan Brunei di Asia Tenggara. Melihat gejala itulah, kemudian timbullah pemikiran untuk “memutar” dana petro-dollar tersebut melalui lembaga keuangan syariah.[2]

Salah satu Kecenderungan para Ilmuan Islam ini dipengaruhi oleh Hadist atau sunnah dalam menentukan suatu hukum atau memecahkan suatu masalah, maka dalam Makalah ini, sedikit memahami Hadist yang berhubungan dengan Muamalah terutama tentang perjanjian atau akad karena Hadist merupakan sumber Hukum Agama Islam yang ke-dua setelah al-Qur’an, hampir seluruh ummat islam telah sepakat menetapkan Hadist sebagai salah satu undang-undang yang wajib ditaati, baik berdasarkan petunjuk akal, petunjuk nash-nash Al-Qur’an maupun Ijma’ para sahabat. kedudukannya sebagai Sumber Hukum dan disertai  ragam kualitas periwayatannya, sangat perpengaruh terhadap hasil  ijtihad para ulama mujtahid di dalam menggali hukum. Setiap orang yang mendalami madhab-madhab fiqih, maka akan mengetahui betaba besar pengaruh Hadist di dalam penetapan hukum-hukum fiqihiyah. Tak heran jika kemudian para intelektual Muslim ataupun Barat (Orientalis) terutama perdebatan mereka tentang keotentikan Hadist nabi. Dan juga para ulama mulai dari para sahabat sampai ulama zaman sekarang  sangat bersungguh-sunguh dalam mengkaji hadist baik tentang periwayatanya ataupun memahami isi kandungnganya dari ragam sudut pandang ilmu pengetahuan, seperti ilmu fiqih, aqidah, akhlaq, tafsir dll. Mengingat posisinya yang sangat peting, mengetahui argumen kehujahan Hadist adalah suatu keniscayaan, khususnya bagi orang yang agama islam. Argumen tersebut dapat kita temukan di dalam al-Quran, as-Sunah sendiri, dan argumen rasional.

Maka dalam makalah ini ingin memahi lebih dalam tentang hadist dalam masalah Akad atau perjanjian yang sesuai dengan Syariah islam. Dan juga akada alam islam. Adapun dalam makalah ini insya Allah akan penulis bahas diantaranya sebagai berikut :

a.         Hadist tentang Akad dalam Hukum Bisnis Islam.

b.         Penjelasan Akad dan Aplikasi Fiqhnya

a.       Tidak menyalahi hukum syari’ah yang di sepakati adanya.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari’ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari’ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syari’ah , maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

Dasar Hukum tentang kebatalan suatu perjanjian  yang melawan hukum ini dapat di rujuki ketentuan hukum  yang terdapat dalam hadist Rosululloh SAW hadist dari Jabir bin Abdullah Rhodliyallohu ‘anhuma dalam kitab Syurutuhum Bainahumyang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمُكَاتَبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ.وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَهْوَ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ.[12]

“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah ( Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat” (HR Bukhori )”

b.      Harus sama ridho dan ada pilihan 

Maksudnya akad yang di adakan oleh para pihak haruslah di dasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalamhal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinyaakad yang  diadakan tidak tidak didasarkan kepada mengadakan perjanjian.

c.       Harus Jelas dan Gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya  kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.[13]

2.      Tahap Kedua : Persetujuan pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama. 

a.       Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak  (mujib) untuk melakukan sesuatu  atau tidak melakukan sesuatu.

b.      Qobul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (qobil). Ijab dan  Qobul  ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan (akad)

2.      Dibenarkan oleh syara’

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari’ah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al Qur’an dan NabiMuhammad SAW dalam Al Hadist. Pelaksanaan akad, tujuan akad,maupun obyek akad tidak boleh bertentangan dengan syari’ah. Jika bertentangan,akan  mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh suatu perikatan(akad) yang mengandung riba atau obyek perikatan yang  tidak halal (seperti minuman keras ) mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam.

3.      Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya.

Akad merupakan  salah satu dari tindakan hukum (tasharruf). Adanya akad menimbulkan  akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi  hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.[17]

2.      Mahallul aqdi (ma’qud alaih) , yaitu sesuatu yang di akadkan sebagai obyek perikatan  ( the object matter ).

3.      Maudhu’al-Aqdi (ghayatul akad) yaitu cara maksud yang dituju sebagai prestasi yang dilakukan (the subject matter)

4.      Shighat al-aqd sebagai rukun akad (a formation).[21]

2.      Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat atas keberadaan Bank Syariah umumnya  yang  mengimplementasikan  produk pembiayaan  dengan prinsip musyarakah yang didukung oleh  sumber daya manusia (SDM) yang profisional.